Nasional
Peduli Disabilitas, Lima Provinsi Terima Penghargaan Kementrian BPN/Bappenas RI
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard (Foto Istimewa/Int)
NASIONAL (ruangdisabilitas.com) - Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, bekerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), dan INKLUSI memfasilitasi konsolidasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah untuk berbagi pengalaman, membangun sinergi, serta merumuskan solusi untuk tantangan inklusi di Indonesia.
“Pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama,” tegas Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Temu Inklusi ke 6. Kegiatan ini bertajuk: Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, (3/9/2025) lalu.
Temu Inklusi yang telah diselenggarakan sejak 2014 oleh SIGAB Indonesia bersama organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemerintah ini berlangsung pada 2-4 September 2025 ini. Kabupaten Cirebon meraih Kategori Khusus Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) Inklusif Disabilitas 2025.
Sementara itu, lima provinsi terbaik penerima PPD Inklusif Disabilitas 2025 adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif disabilitas ini bukan sekadar simbolis, melainkan instrumen untuk memastikan program pembangunan benar-benar melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Salah satu hasil nyata Temu Inklusi ini adalah lahirnya konsep dan indikator Desa Inklusif, yang hingga kini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten di lima provinsi,” tegas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki.
Melalui sinergi multi pihak, praktik baik pembangunan inklusif diharapkan dapat terus diperluas, sehingga Visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil dan merata bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif tercermin dalam RPJMN 2025–2029, di mana Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta Prioritas Nasional 6 yang menekankan peningkatan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali,” sebut Wamen Febrian. (Maisha/SP)
