Nasional

Program Makan Bergizi Gratis, Tiga Jabatan Pegawai SPPG Bisa Diangkat Jadi PPPK

Nasional Rabu, 14 Januari 2026 - 10:07 WIB  |    Reporter : Muthia NA   Redaktur : Fithriady Syam  
Program Makan Bergizi Gratis, Tiga Jabatan Pegawai SPPG Bisa Diangkat Jadi PPPK

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang (Dok BGN RI)

NASIONAL (DPPR) – Kabar baik untuk penyelenggara program prioritas Presiden Prabowo. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan ketentuan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam program makan bergizi gratis (MBG) tidak berlaku bagi seluruh pegawai maupun relawan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menanggapi berbagai penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menyebutkan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nanik menjelaskan frasa pegawai SPPG dalam pasal tersebut merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG.

“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

Menurut Nanik, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan program MBG di lapangan.

Nanik menekankan relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem program MBG, tetapi status mereka bersifat partisipatif dan non-ASN, sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.

“Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” tutup Nanik. (MNA/SP)

Laporan : Muthia NA
Redaktur : Fithriady Syam





Berita Lainnya