Efisiensi dan Wacana Siswa Belajar Daring Lagi, Komisi X DPR-RI Tidak Sepakat

JAKARTA (ruangdisablitas.com) – Melihat adanya beberapa opsi yang diterapkan pemerintah dengan kondisi global, Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayanti menyatakan tidak sepakat dengan wacana penerapan kembali pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi atau penghematan energi pemerintah.

Esti menilai, pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring belum efektif untuk diterapkan secara luas di Indonesia. Karena itu, ia meminta agar wacana tersebut dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.

“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah Covid-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” ujar Esti dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, berbagai persoalan muncul selama penerapan pembelajaran jarak jauh, mulai dari kemampuan siswa dalam menyerap materi, kedisiplinan, hingga pembentukan karakter. Selain itu, kendala teknologi juga menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Esti, dampak tersebut tidak bisa dianggap ringan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan. “Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana,” tegasnya.

Esti juga menyoroti fenomena learning loss yang terjadi selama masa pandemi, yaitu kondisi ketika peserta didik mengalami penurunan kemampuan belajar, bahkan cenderung kehilangan motivasi terhadap kegiatan sekolah.

Ia menyebut, penurunan kemampuan kognitif siswa pasca pembelajaran daring terlihat dari berbagai hasil pemantauan perkembangan anak di Indonesia.

Selain aspek akademis, pembelajaran jarak jauh juga dinilai berdampak pada kondisi psikologis dan kesehatan fisik siswa. “Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter,” ujarnya.

Karena itu, Esti mendorong pemerintah untuk mencari alternatif kebijakan lain dalam menghadapi tekanan global, tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan.

Ia menegaskan, kebijakan di sektor pendidikan harus menjadi prioritas dan tidak boleh terdampak secara negatif oleh kondisi ekonomi.

“Pasti masih ada langkah alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan perekonomian imbas kemungkinan naiknya harga minyak karena kondisi global dunia,” pungkasnya. (HFS/SP)