Nasional
Banyak Tak Lanjut ke SMA, Menteri Sosial Soroti Terbatasnya Akses Pendidikan Anak Disabilitas
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyorot mengenai terbatasnya pendidikan yang ramah bagi anak-anak disabilitas. (Dok Kemensos RI)
JAKARTA (ruangdisabilitas.com) – Guna memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyorot mengenai terbatasnya pendidikan yang ramah bagi anak-anak disabilitas. Hal ini ia ungkapkan lantaran masih melihat banyak anak-anak difabel yang tidak bisa mencapai pendidikan jenjang tinggi.
"Sekarang juga penting dan harus menjadi perhatian bersama adalah tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas. Masih banyak yang lulus SMP misalnya, belum bisa melanjutkan ke tingkat lebih tinggi karena berbagai keterbatasan," katanya di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis, (13/11/2025).
Pria yang karib disapa Gus Ipul ini juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menyediakan ruang publik yang lebih inklusif. Sehingga bisa diakses oleh teman-teman difabel, termasuk memperluas kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas.
"Di fasilitas-fasilitas publik itu kita ajak pemerintah daerah dan provinsi untuk menyediakan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas, karena masih ada yang sekolahnya jauh dari tempat tinggal, susah diakses, dan lain sebagainya, ini yang menjadi PR kita ke depan," ujarnya mengutip Antara.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pemadanan melalui Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan para penyandang disabilitas agar mendapatkan intervensi yang optimal.
"Hari ini yang kita lakukan adalah pemadanan data dengan kementerian-kementerian lain lewat BPS. Jadi, berapa sih sebenarnya penyandang disabilitas di seluruh Indonesia ini? Maka, sedang kita konsolidasikan dari data yang terbaru itu untuk nanti kita lakukan intervensi," paparnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan satu atensi kepada penyandang disabilitas, utamanya memberikan peluang kerja bagi mereka.
"Misalnya, para pengusaha harus memberikan porsi satu persen bagi pegawainya untuk penyandang disabilitas. Kalau BUMN dan pemerintah kan dua persen, ini yang penting," sebut Gus Ipul. (MNZ/INT)
