Pelatihan Kerja Disabilitas di Riau Masih Terbatas, Berharap Pemerintah Perkuat Program Inklusif

RIAU (ruangdisabilitas,com) - Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Riau dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap pelatihan kerja yang adaptif dan inklusif.

Keterbatasan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian ekonomi sekaligus memperoleh kesempatan yang setara di dunia kerja.

Bendahara Aliansi Disabilitas Nasional Provinsi Riau M Seldy Febryansah mengatakan, persoalan kompetensi yang kerap dijadikan alasan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja disabilitas harus dilihat secara lebih menyeluruh.

Menurutnya, jika penyandang disabilitas dinilai belum memenuhi kebutuhan industri, maka pemerintah dan dunia usaha juga harus memastikan tersedianya akses pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.

"Sebagai aktivis yang bergerak di lapangan, saya melihat langsung betapa besarnya potensi dan tekad teman-teman disabilitas di Riau untuk berdaya. Kami tidak meminta keistimewaan, kami hanya menuntut hak yang setara, hak atas akses pelatihan kerja yang inklusif dan kesempatan kerja yang adil," kata Seldy, Rabu (9/9/2026).

Ia menilai pendekatan terhadap penyandang disabilitas sudah saatnya bergeser dari paradigma belas kasihan menuju pemberdayaan.

Bantuan sosial, kata dia, memang tetap dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Namun, pemberian keterampilan dan akses terhadap pekerjaan menjadi langkah penting agar penyandang disabilitas mampu mandiri secara ekonomi.

Menurut Seldy, pelatihan kerja yang masif dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dapat memberikan sejumlah dampak positif.

Di antaranya meningkatkan daya saing di pasar kerja melalui pelatihan digital marketing, administrasi komputer maupun keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu, keterampilan yang dimiliki juga dapat membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk membangun usaha secara mandiri.

"Ketika memiliki keterampilan yang teruji, teman-teman disabilitas tidak hanya menunggu untuk diterima bekerja di perusahaan, tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi pelaku usaha dan menciptakan penghasilan sendiri," katanya.

Seldy menambahkan, kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan juga berkaitan erat dengan kepercayaan diri dan martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satunya adalah belum tersedianya kurikulum pelatihan yang benar-benar menyesuaikan dengan ragam kebutuhan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, komunitas disabilitas dan dunia industri juga dinilai masih perlu diperkuat.

"Kita tidak bisa hanya memberikan pelatihan tanpa memikirkan ke mana setelah mereka selesai mengikuti pelatihan. Harus ada keterhubungan dengan dunia industri, dunia usaha dan peluang kewirausahaan," tegasnya.

Seldy berharap Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dan sektor swasta membangun sistem pelatihan kerja yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Ia juga mendorong agar pusat-pusat pelatihan kerja ramah disabilitas dapat dikembangkan di seluruh daerah di Riau.

"Saya mengetuk hati Pemprov Riau dan sektor swasta, mari berhenti memandang disabilitas dari keterbatasannya, tetapi lihatlah potensinya. Bangun pusat-pusat pelatihan kerja yang ramah disabilitas di seluruh kabupaten/kota di Riau. Memberikan mereka keterampilan adalah langkah nyata untuk membangun Riau yang benar-benar inklusif bagi semua," urainya. (MNZ/SP).