Soal Kabupaten/Kota Layak Anak, Menteri PPPA Sebut Tergantung Kepemimpinan Kepala Daerah

PEKANBARU (ruangdisabilitas.com) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi menyebut bahwa keberhasilan dalam membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan komitmen dari kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Arifah dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025.

Dijelaskan Menteri Arifah, KLA merupakan wujud nyata dari komitmen sebuah daerah dalam membangun sistem yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak, serta perlindungan khusus bagi mereka secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. 

Ia berharap, dengan dukungan penuh dari para kepala daerah agar menjadikan wilayah masing-masing sebagai tempat yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak, dapat benar-benar terwujud.

"Untuk itu penting menjadikan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah," imbuhnya.

Bahkan, Menteri Arifah mengatakan, program KLA telah menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Menurutnya, hal ini menegaskan bahwa capaian peringkat KLA tak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif peran pemerintah pusat dalam membina memperkuat dan memfasilitasi pemenuhan hak serta perlindungan anak di seluruh Indonesia. 

"Tujuan kita sangat jelas, yaitu untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara utuh, seperti hak untuk hidup, tumbuh, belajar, bermain, dan terbebas dari kekerasan, serta diskriminasi," pungkasnya.

Ia berharap, masa depan yang ingin diwujudkan, seperti masa depan dimana setiap anak merasa dicintai, dihargai, dan terlindungi, dapat segera terwujud. (Maisha NZ/MCR)