Digesa, Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah Riau

PEKANBARU (ruangdisablitas.com) - Ketua Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU), Fenty Widya SPi, MH, menyerukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah.

Seruan ini disampaikannya sebagai upaya mendorong keadilan sosial yang berbasis pada nilai-nilai budaya Melayu dan pendekatan sosiologis, 25 April 2025 lalu.

Fenty menekankan bahwa isu disabilitas tidak bisa dipandang semata-mata dari aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari kehormatan budaya—marwah—masyarakat Melayu.

"Ketika penyandang disabilitas diabaikan, yang terluka bukan hanya hak individu, tetapi juga harga diri kolektif kita sebagai masyarakat Melayu. Sudah saatnya kita menjadikan inklusivitas sebagai bagian dari identitas kita," ujar Fenty.

Komisi Disabilitas ini, menurutnya, harus menjadi lembaga independen yang tidak hanya mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah yang inklusif, tetapi juga mampu membangun jembatan antara komunitas adat, pemerintah, dan kelompok disabilitas. Komisi ini juga diharapkan menjadi pusat edukasi, advokasi, dan pengembangan data berbasis nilai-nilai lokal.

Dengan menggugah nilai-nilai kultural seperti gotong royong, rasa hormat, dan kasih sayang yang telah lama mengakar dalam adat Melayu, Fenty menegaskan bahwa inklusi disabilitas bukan konsep asing, melainkan bagian integral dari ajaran agama dan adat istiadat Riau.

"Mari jadikan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah Riau sebagai tonggak sejarah. Riau harus jadi contoh daerah yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang, yang menjunjung tinggi setiap insan bukan karena kesempurnaan fisiknya, tetapi karena martabatnya sebagai ciptaan Tuhan," tegas Fenty.

Pernyataan ini menjadi panggilan moral sekaligus politis kepada Gubernur, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan di Riau untuk menjadikan keadilan dan inklusi sebagai prioritas pembangunan sosial ke depan. (Maisha/SP)