Postur APBD Riau 2027 Disorot, Anggaran Rp6,3 Triliun Hanya untuk Belanja Pegawai Pemprov Riau

RIAU (ruangdisabilitas.com) – Pembahasan anggaran kembali dilakukan di DPRD Riau. Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir, menyoroti postur APBD Riau tahun 2027 yang habis untuk belanja pegawai saja. Pasalnya, APBD Riau tahun 2027 yang diprediksi sekitar Rp10 triliun Rp6,3 triliun diantaranya hanya untuk belanja pegawai.

Padahal, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi terkait belanja pegawai dengan maksimal 30 persen dari APBD. Namun, penerapan 30 persen maksimal belanja pegawai belum diterapkan Pemprov Riau.

Kasir merincikan, dari total Rp10 triliun APBD, sebanyak Rp2,6 triliun lebih itu merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian Rp6,3 triliun lebih untuk belanja pegawai termasuk tambahan pengahasilan pegawai.

"APBD hanya tersisa sekitar Rp1,1 triliun. Dari sisa tersebut masuklah disitu semuanya belanja jasa dan modal, termasuk security dan cleaning service," ujar Kasir, Selasa (22/9/2026).

Artinya kita tidak ada uang yang dari APBD ini untuk masyarakat. Yang untuk pembangunan hanya kurang lebih jembatan dan jalan kurang lebih 400 miliar.

Menurutnya, beban besar APBD Riau ini adalah gaji pegawai. Pasalnya, untuk gaji PNS dan PPPK Riau saja mencapai Rp1,958 triliun. Bahkan untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS dan PPPK mencapai Rp1,849 triliun.

"Jadi beban kita tuh besar untuk membayar gaji pegawai saja. Makanya kami masih menganalisa, masih mengecek TPP ini layakkah dibayarkan sesuai dengan kondisi APBD yang mungkin sepuluh tahun lalu nilainya mencapai belasan triliun dan bahkan sampai Rp16 triliun," katanya.

Namun kondisi saat ini, kata Kasir, jauh turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, ia mempertanyakan apakah masih relevan dengan APBD yang turun namun belanja pegawai masih tinggi.

Dirinya mengaku sangat prihatin terhadap kondisi APBD Riau 2027 yang habis untuk belanja pegawai saja. Sementara penduduk Riau mencapai 7,7 juta jiwa, namun tak dapat menikmatinya.

"Masa hanya menikmati beberapa saja. Sementara ini kan uang dari masyarakat, uang kami dari pajak, dari pajak kendaraan, pajak-pajak lain-lain. Nah itu yang kami soroti," tegasnya.

Jika memang pada tahun 2026 ini tidak ada pembangunan, dirinya tidak masalah. Namun ia meminta agar semua masalah tunda bayar dapat diselesaikan, sehingga pada tahun 2027 mulai dari nol kembali.

"Nanti 2027 kita mulai mulai dari nol lagi lah kan. Harapan kami Partai PKB, uang APBD itu harus sebesar-besarnya dipergunakan untuk masyarakat. Bukan hanya untuk membayar operasional dan gaji," harapnya.

Ketua DPC PKB Pekanbaru itu menyebut bahwa DPRD sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Mulai dari pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, memanggil semua pihak untuk saling sinergi meningkatkan pendapatan.

"Pansus optimalisasi sudah. Sudah kita panggil semua celah-celah yang bisa mendapatkan pendapatan. Tapi kan belum dijalankan, kami kan hanya mengawasi, tidak mengeksekusi. Jadi itu, jadi semogalah tahun yang akan datang pendapatan Riau bertambah," sebutnya. (MNA/SP).