Viral Surat Penundaan Sekolah Rakyat, Ini Penjelasan Lengkap Kepala UPTD BLK Kampar

BANGKINANG (ruangdisabilitas.com) – Ini Peristiwa menarik. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kampar yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik.

Hal ini tak terlepas dari beredarnya surat permintaan penundaan Sekolah Rakyat Rintisan I-C yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar ke Kementerian Sosial RI melalui surat bernomor 460/DINSOS/2025/ftl tertanggal 14 Juli 2025.

Surat permintaan penundaan yang ditandatangani Wakil Bupati Kampar Hj Misharti tersebut membuat publik geger. Banyak masyarakat menyampaikan kekecewaan atas kesan bahwa Pemerintah Kampar tidak siap melaksanakan program tersebut.

Apalagi Sekolah Rakyat merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya didukung pemerintah daerah dan segera dilaksanakan.

Di antara alasan penundaan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut adalah masih berlangsungnya Program Pelatihan Vokasional berbasis kompetensi di UPTD BLK Kampar, keterbatasan anggaran, serta padatnya jadwal pelatihan hingga 28 November 2025.

Dalam surat itu disebutkan tiga angkatan pelatihan vokasional, yaitu angkatan I 25 Juni–5 Agustus 2025, angkatan II 11 Agustus–9 Oktober 2025 dan angkatan III: 20 Oktober–28 November 2025.

Jenis pelatihan vokasi yang sedang berjalan antara lain teknologi informasi dan komputer (TIK), menjahit, membordir, servis sepeda motor, perbaikan AC, instalasi listrik, barber, bordir, dan lainnya.

Terkait hal tersebut, Kepala UPTD BLK Kampar, Azzah Ruwani, dalam keterangannya kepada cakaplah.com dan sejumlah wartawan Jumat (28/11/2025) di UPTD BLK Kampar, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, mengakui bahwa sejak Juni kegiatan pelatihan telah dimulai dan berakhir pada 26 November 2025 dengan total peserta sebanyak 292 orang.

BLK Kampar sudah cukup lama berdiri, namun kegiatan pelatihan baru terlaksana pada tahun 2024 dan 2025.

Azzah Ruwani menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar yang ingin memberikan pelatihan bagi anak putus sekolah tamatan SLTA. Hal ini juga berdasarkan data BPS yang menyebutkan angka pengangguran di Kampar mencapai 15 ribu orang. Kegiatan pelatihan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran.

Ia menambahkan, meskipun 292 peserta belum berarti banyak dibandingkan total jumlah pengangguran, namun upaya Pemkab Kampar sudah menyentuh persoalan di tengah masyarakat dengan mempersiapkan keterampilan mereka untuk memasuki dunia kerja.

Azzah Ruwani menjelaskan bahwa pelatihan di BLK diawali dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang BLK Kampar. Dalam Perbup ditegaskan bahwa paling lama dua tahun BLK Kampar harus memiliki sarana prasarana lengkap. Tahun 2023 Pemkab Kampar mulai melengkapi sarana prasarana tersebut, dan pada 2024 BLK Kampar sukses menyelenggarakan pelatihan pertama. Setelah itu barulah BLK Kampar diverifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja.

“Itu sudah centang biru, artinya sudah berhak mendapatkan APBN dan kita punya DIPA sendiri. Kita berada di bawah binaan Balai Vokasi Medan,” terangnya.

Sesuai petunjuk teknis Kementerian Tenaga Kerja, satu kelas minimal bisa menampung 16 peserta. Selain itu, BLK harus memenuhi standar peralatan dan fasilitas peserta, termasuk uang saku, asrama, BPJS, modul, dan instruktur.

Saat dilakukan peninjauan oleh Kepala Balai dari Medan, BLK Kampar dinilai sebagai BLK terbaik di Provinsi Riau.

Pada 2025, BLK Kampar direncanakan mendapat lima paket pelatihan dari APBN. Seleksi peserta dimulai sejak Januari 2025 melalui link pendaftaran. Pembukaan pelatihan yang awalnya dijadwalkan Februari 2025 dan akan dibuka secara serentak oleh Presiden Prabowo melalui zoom diundur menjadi April 2025 karena efisiensi anggaran.

Melalui anggaran APBD Kampar, pada 23 Mei dilakukan perekrutan peserta dengan penyebaran pengumuman baik melalui brosur maupun link pendaftaran. Seleksi dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara.

Program pelatihan 2025 dilaksanakan dalam 12 paket, termasuk paket pelatihan security dengan 100 peserta bekerja sama dengan pihak ketiga dan Polda Riau.

Bupati Kampar juga menekankan pelatihan untuk kaum disabilitas. Di antara pelatihan tersebut adalah servis sepeda motor injeksi.

Pelatihan dimulai Juni dengan angkatan pertama untuk disabilitas meliputi TIK, menjahit, dan teknisi AC.

Namun di tengah pelatihan, keluar surat dari Kementerian Sosial tentang Sekolah Rakyat Rintisan I-C berbasis BLK. “Berbasis BLK, waktu itu BLK yang nonaktif, tapi BLK kita aktif. Orang Kemensos datang mengecek langsung semua fasilitas,” jelas Azzah Ruwani.

Setelah verifikasi dari Kemensos, Kementerian PU juga melakukan peninjauan. “Mereka melihat apakah sesuai SOP Sekolah Rakyat. Mereka kaget karena BLK aktif. Kebetulan anak-anak difabel yang sedang pelatihan tidak pulang karena harus dijemput. Saat itu mereka masih di asrama,” ujarnya.

Pihak Kementerian PU juga memeriksa kapasitas asrama. “Kalau sekolah rakyat, asrama harus lengkap,” katanya.

Tidak lama setelah itu, ada pertemuan melalui zoom antara Kemensos dan seluruh BLK mengenai pembangunan sekolah rakyat nasional. “Orang Kementerian PU menyampaikan bahwa BLK di Kampar aktif dan tidak layak dijadikan sekolah rakyat,” imbuhnya.

Pada kunjungan Bupati Kampar ke BLK, peserta pelatihan disabilitas sempat menangis karena baru merasakan pelatihan seperti ini. “Belajar saja dulu, nanti dicari solusinya,” kata Bupati seperti dikisahkan Azzah.

Terkait kunjungan wartawan pada Jumat (21/11/2025) yang melihat BLK kosong, Azzah menjelaskan bahwa saat itu peserta sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di sekolah.

Ia menambahkan, pelatihan berakhir sesuai jadwal pada 26 November dan direncanakan dilanjutkan uji kompetensi pada 28 November. Namun karena musibah di Aceh, tim Lembaga Sertifikasi Profesi dari Aceh belum bisa datang sehingga uji kompetensi diundur menjadi 3 Desember 2025.

Ia menyebut seluruh peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikasi. Soal anggaran, Azzah mempersilakan wartawan mengecek ke PPID. Ia menegaskan bahwa kegiatan pelatihan ini tidak mendapat dana APBN.

“Setiap paket berbeda. Otomotif beda peralatan dan bahan praktek. Semua anggarannya transparan, juknisnya ada. Uang makan, uang saku, pakaian seragam, bahan menjahit, semua diatur. Uang saku peserta dibuatkan rekening di Bank Riau Kepri dan ditransfer langsung,” sebutnya. (MNA/AKY).