Angka Putus Sekolah Hingga Akses Pendidikan Wilayah 3T Disoroti Muhammadiyah dan NU

RIAU (ruangdisabilitas.com) – Rasa kepedulian dengan kualitas pendidikan ditunjukan oleh dua organisasi terbesa di Indonesia. Organisasi masyarakat (Ormas) Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti layanan pendidikan di Provinsi Riau. Dua organisasi Islam ini menilai bahwa dunia pendidikan di Riau masih menyisakan persoalan.

Ketua PW Muhammadiyah Riau Dr H Hendri Sayuti MA, didampingi Ketua PWNU Riau KH R Abdul Khalim Mahali, mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi pembangunan dan perkembangan sosial yang paling asasi.

Layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak bangsa adalah sebuah keniscayaan untuk menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

Dalam refleksi akhir tahun 2025 ini, ia menyebut ada beberapa persoalan terkait pendidikan di Riau. Diantaranya adalah tingginya angka putus sekolah dan anak tidak tersentuh pendidikan.

Hingga tahun 2025, Pemerintah Provinsi Riau masih memiliki pekerjaan rumah sebanyak 160.374 anak usia 16-18 tahun yang belum tersentuh pendidikan.

Dua Ormas Islam tertua di Indonesia itu menyebut, faktor utama penyebab putus sekolah dan tidak tersentuhnya anak-anak oleh pendidikan karena ketidakmampuan ekonomi keluarga, yang membuat sebagian anak tidak bisa membiayai pendidikan formal.

"Selain itu ada juga masalah kurangnya pemerataan akses serta rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan yang menjadi penyebab siswa tidak melanjutkan sekolah. Kondisi ini tentu akan berdampak pada anak usia sekolah tidak mendapatkan hak dasar pendidikan, potensi peningkatan angka putus sekolah jangka panjang, serta kesenjangan akses antara keluarga berpenghasilan tinggi dan rendah," ujar Hendri, Senin (22/12/2025).

Oleh karena itu, Muhammadiyah dan NU Riau memberikan saran agar dapat disiapkan sistem layanan pendidikan paket A, B dan C di tingkat desa dengan melibatkan potensi lokal dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Selain putus sekolah, Muhammadiyah dan NU juga menilai adanya tantangan baru dalam dunia pendidikan dalam era disrupsi teknologi 4.0 dan wabah Covid-19 secara dramatis memaksa perubahan sistem dan pendekatan dalam dunia pendidikan.

Persoalan pendidikan menjadi semakin komplek dengan perkembangan teknologi digital dalam bidang pendidikan, fenomena siswa gen-Z dan Gen Alfa dengan karakter baru, serta pemerataan dan kesejahteraan guru belum mampu diselesiakan secara tuntas dan komprehensif.

"Dalam konteks ini dinas pendidikan perlu memperkuat kerja sama dan keterlibatan kaum akademisi baik lokal mapun nasional dalam rangka merumuskan pengembangan model sistem pendidkan baru dalam rangka menjawab permasalahan karakter dan venomena generasi baru," ungkapnya.

Persoalan lainnya yakni, ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil atau tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Luasnya wilayah Provinsi Riau dengan kondisi infrastruktur yang belum merata menjadikan layanan pendidikan megalami persoalan.

"Hal ini sangat terasa terutama pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tantangan seperti persoalan jarak antar wilayah terbatas. Kemudian tingginya biaya transportasi, serta sulitnya menarik dan mempertahankan guru berkualitas untuk terjun ke daerah terpencil juga perlu solusi strategis," katanya.

Melihat kondisi itu, Muhammadiyah dan NU Riau menyarankan agar akses dan layanan pendidikan untuk wilayah 3T perlu didesain terobosan pemberdayaan alumni perguruan tinggi lokal untuk kembali ke desa.

Terobosan ini harus didukung dengan kebijakan daerah serta kesepakatan kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. (MNA/SP)