Provinsi Riau
Rencana Kerja Disdik Riau 2027 Kembali Usul Revitalisasi Sekolah ke Pusat, Termasuk SLB
Kepala Dinas Pendidikan Riau H Erisman Yahya MH menyebut ada beberapa agenda utama yang akan diproyeksikan di tahun mendatang, salah satunya optimalisasi sarana dan prasarana di sekolah. (Humas Disdik Riau/HFS)
RIAU (ruangdisabilitas.com) – Guna persiapan yang lebih menyeluruh tentang perencanaan ke depan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau menggelar kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 mendatang.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kebijakan pendidikan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Diskusi ini berlangsung di Aula Bappeda Provinsi Riau Kamis, (2/4/2026) yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Sekretaris Disdik, Ketua Komisi V DPRD Riau, Kepala Bappeda Riau, Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Kepala Sekolah Kota Pekanbaru serta perwakilan MKKS Kabupaten dan stakeholder pendidikan lainnya. Juga ikut hadir anggota Dewan Pendidikan Riau H Khaidir Akmalmas SH dan Dr Masyhuri Spsi, MSi.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai isu strategis pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, hingga penguatan sarana dan prasarana sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Riau H Erisman Yahya MH menyebut ada beberapa agenda utama yang akan diproyeksikan di tahun mendatang, salah satunya optimalisasi sarana dan prasarana di sekolah.
‘’Untuk proyeksi tahun 2027 Dinas Pendidikan Propinsi Riau akan mengupayakan dan memfokuskan pada revitalisasi sekolah-sekolah melalui skema dana pusat atau APBN,’’ katanya. Untuk itu, jajarannya sudah mulai menyiapkan usulan tersebut ke pemerintah pusat baik untuk SMA, SMK, dan SLB.
Selain itu, dia juga menyebut untuk peningkatan kualitas siswa didik, juga direncanakan untuk membangun sekolah-sekolah unggulan di tiap-tiap daerah. ‘’Sekolah unggulan ini minimal bisa dibangun ditiap-tiap kabupaten dan kota,’’ jelasnya.
Dalam pada itu, Dewan Pendidikan Riau mengusulkan adanya identifikasi terhadap kebutuhan guru-guru. Ini berdasarkan hasil moninoting dibeberapa sekolah, terutama di daerah.
‘’Identifikasi ini dilakukan guna bisa menyesuaikan setiap kebutuhan sekolah. Ada beberapa yang kita pantau ketidakseimbangan, terutama untuk guru-guru SLB dan SMK,’’ kata Masyhuri.
Lebih jauh, dia menyebut ada ruang yang lebih banyak dan luas bagi pelatihan untuk guru-guru Budaya Melayu Riau (BMR) di setiap sekolah. Lalu juga soal edukasi antisipasi terhadap bullying dan pelecehan seksual. (MNC/SP)









